mbak harnik FK Malo

Senyumnya menggoda....








info ter gress :

Ini lah 10 Daerah yang menolak PNPM 2009 simak aja...

Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi ternyata masih ada 10 kabupaten atau kota yang menolak menganggarkan dana. Alasannya, pimpinan di daerah mencurigai program PNPM Mandiri sebagai kampanye terselubung pemerintah SBY-Kalla menuju Pemilu 2009.Demikian diungkapkan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, di kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (22/12).“Alasan penolakan mereka juga karena dianggap dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas, padahal payung hukumnya jelas mulai dari UU hingga Surat Edaran Mendagri,” jelas Sujana.Ia mengatakan, peran daerah sangat penting karena dibutuhkan kerja sama dengan daerah untuk mengucurkan program bersama dana daerah untuk program bersama (DDUPB). Jumlah DDUPB bagi PNPM Mandiri ditetapkan sebesar 32 persen dari total bantuan langsung masyarakat (BLM).Pada tahun ini 10 daerah menolak dan tidak menyediakan DDUPB bagi PNPM Mandiri yakni Pemerintah Kota Semarang; Pemkot Surabaya,Jatim; Pemkot Ambon,Maluku; Pemkot Mojokerto,Jawa Timur; Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara; Pemkot Medan,Sumatera Utara; Pemkot Tegal,Jawa Tengah; Pemkab Sidoarjo,Jatim; Pemkab Rokan Hilir,Riau; dan Pemkab Kepulauan Sula,Maluku Utara.Pemerintah pusat, Sujana mengatakan, justru disalahkan karena sikap pemerintah daerah yang tak mendukung penggelontoran dana ini. “Dana sudah tersedia maka jangan sampai pemerintah pusat dipersoalkan dalam penanganan kemiskinan," tuturnya.Sementara itu, Sujana menambahkan, sebanyak 38 daerah berjanji akan menyediakan DDUPB pada 2009 meski pada 2008 daerah tersebut belum menyediakan dana khusus PNPM Mandiri.Sedangkan daerah yang tidak menyediakan DDUPB adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.Namun, masih ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi mendukung PNPM Mandiri, seperti Kota Palopo-Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Paser. (kompas.com)

ini FKnya Bu erni dari badegan Ponorogo
























Bpk Sucipto ketua BKAD Kita













Wakid Ketua UPK yang baru periode 2009-2011

Suryanto sekjen UPK Malo

Bu Kis mbak/Lilik Financial Supportnya UPK

Mas Solikin sang Prasasti

Ketua TPK Malo dan Kemiri : Bpk Sobari dan Bpk Turmunzi

Bank Dunia menyarankan pemerintah menjadikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program jaring pengaman sosial yang bersifat permanen.
J. Victor Bottini, Senior Social Development Specialist Bank Dunia untuk Indonesia mengatakan sebaiknya program tersebut terus dilanjutkan setelah 2015 dan menjadi program rutin setiap tahun, meskipun terjadi perubahan pemerintahan tiap 5 tahun.
"Pembangunan terutama infrastruktur di desa dan kota-kota miskin itu kan pasti memerlukan rehabilitasi tiap tahun. Tidak bisa hanya mulai membangun dan selesai begitu saja," tuturnya.
Dia menilai PNPM Mandiri layak dijadikan program rutin karena di lapangan banyak menunjukkan keberhasilan dari berbagai aspek, temasuk tingkat kebocoran atau korupsi yang rendah dalam penyaluran dana tersebut ke wilayah yang menerima.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ungkapnya, tingkat kebocoran hanya sekitar 0,17% dari total dana yang disalurkan. Begitu juga dengan hasil audit lembaga audit independen Moores Rowland dengan hasil audit kebocoran di bawah 1%. Selain itu, PNPM Mandiri juga mampu menyerap tenaga kerja baru di kawasan yang memiliki program tersebut.
"Dalam ruang lingkup lokal, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun ketimbang sebelum ada program itu. Satu desa bisa ciptakan rata-rata 60 hari orang kerja."
PNPM Mandiri merupakan program jaring pengaman sosial (JPS) klaster II dengan konsep memberdayakan warga setempat dalam pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, dan kesehatan.Program ini diluncurkan sejak 2007 sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah ada pada 1998-2007. Pemerintah berencana mempertahankan PNPM Mandiri hingga 2015.
Pada 2009, total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti dan PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Rinciannya, PNPM Inti Rp10,377.9 triliun dan PNPM Penguatan Rp3,324.2 triliun.
Jumlah kecamatan yang akan dicakup pada tahun depan meningkat menjadi 5.720 kecamatan dengan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) per kecamatan naik menjadi Rp3 miliar dari Rp2 miliar pada 2008.(amu)
Sumber : Website Bisnis Indonesia Online (web.bisnis.com)

Karena sudah ku janjikan INI dia foto KPMD Kec. malo .........................